Etika Pemerintahan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Administrasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.38035/snlpr.v1i2.587Keywords:
Etika Pemerintahan, Tanggung Jawab Hukum, Administrasi Publik, Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan yang BaikAbstract
Etika pemerintahan dan tanggung jawab hukum dalam administrasi publik menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkaji bentuk tanggung jawab hukum aparatur publik, serta mengevaluasi hubungan antara pelanggaran etika dan akuntabilitas hukum dalam praktik pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan merupakan landasan utama bagi tindakan administrasi yang sah secara hukum. Temuan juga mengungkapkan bahwa pelanggaran etika, meskipun tidak selalu termasuk pelanggaran hukum, sering kali memicu terjadinya maladministrasi dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penguatan standar etika, kepatuhan hukum, dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan administrasi publik yang transparan, berintegritas, dan profesional.
References
Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Deepublish.
Badan Kepegawaian Negara. (2020). Etika Pegawai Negeri Sipil dan Tata Nilai Pelayanan Publik. Jakarta: BKN.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). Public Administration: An Action Orientation. New York: Routledge.
Dwiyanto, A. (2017). Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Yogyakarta: Gava Media.
Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. Information and Software Technology, 52(8), 792–805.
Mardiasmo. (2019). Administrasi Publik dan Good Governance. Yogyakarta: Andi.
Nugroho, R. (2019). Administrasi Publik: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rivai, V. (2018). Etika dan Profesionalisme dalam Administrasi Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
Sutedi, A. (2012). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Zulfairah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.













