Analisis Yuridis terhadap Aksi Korporasi Penutupan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perseroan

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum aset anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan doktrin separate legal entity serta konsep kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara; menganalisis mekanisme hukum likuidasi anak perusahaan BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN; dan mengevaluasi pelaksanaan likuidasi tersebut agar sejalan dengan kedua kerangka hukum dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa aset anak perusahaan BUMN merupakan aset badan hukum tersendiri yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik guna memberi manfaat bagi anak perusahaan, induk perusahaan, maupun negara. Ketika suatu anak perusahaan tidak lagi memberikan nilai tambah secara ekonomis atau justru meni``1mbulkan kerugian, likuidasi dapat ditempuh sebagai bentuk aksi korporasi, dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan, ketentuan internal perusahaan, serta ketentuan hukum terkait lainnya. Secara yuridis, mekanisme likuidasi tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ketaatan terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta landasan pertimbangan bisnis yang matang menjadi faktor penting agar proses likuidasi berjalan sah, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.