Transformasi keadilan Administratif: Legalitas Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Diskresi Pejabat Pemerintahan
DOI:
https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.678Keywords:
Kecerdasan Buatan, Diskresi Pejabat Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Keadilan Algoritma, Transformasi DigitalAbstract
Penggunaan sistem Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses pengambilan keputusan administratif pemerintah telah menimbulkan tantangan mendasar terhadap konsep diskresi pejabat publik, yang telah lama menjadi inti dari hukum administrasi. Diskresi, yang didefinisikan sebagai kewenangan pejabat pemerintah untuk bertindak berdasarkan penilaian subjektif mereka sendiri, kini dihadapkan pada logika algoritma yang seringkali tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap tiga isu utama: (1) legalitas penggunaan AI dalam pelaksanaan diskresi pejabat pemerintah di bawah kerangka hukum administrasi Indonesia; (2) kelayakan dan mekanisme untuk menggugat keputusan berbasis AI di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (3) perumusan kerangka normatif komprehensif untuk memastikan keadilan administratif di era tata kelola berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional, termasuk GDPR Uni Eropa, Undang-Undang AI Uni Eropa, Prinsip-Prinsip AI OECD, dan Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam diskresi administratif berada dalam zona abu-abu normatif dimana beberapa undang-undang belum secara eksplisit mengatur hal ini, sementara prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (AUPB) secara implisit mengemuka.
References
Binns, R. (2022). Human Judgment in Algorithmic Loops: Individual Justice and Social Efficiency in Automated Decision-Making. Regulation & Governance, 16(1), 197-211. doi: 10.1111/rego.12317
Burrell, J. (2016). How the Machine 'Thinks': Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms. Big Data & Society, 3(1), 1-12. doi: 10.1177/2053951715622512
Coffey, M. (2021). Algorithmic Administrative Law. Yale Law Journal, 130(6), 1744-1819.
Council of Europe. (2020). Automated Decision-Making and Fundamental Rights. Study DGI(2020)03. Strasbourg: Council of Europe.
Deloitte Insights. (2023). AI in Government: How Agencies Can Responsibly Use AI in Administrative Decision-Making. Deloitte Development LLC.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press.
European Commission. (2021). Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence (AI Act). COM/2021/206 final. Brussels: European Commission.
European Parliament and Council. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679. Official Journal of the European Union.
Farson, L., & McNamara, T. (2020). Automation and Administrative Justice in Public Law. Oxford Journal of Legal Studies, 40(3), 643-672. doi: 10.1093/ojls/gqaa020
Harriss, M. (2019). AI in Government: Legal Frameworks for Algorithmic Decision-Making. European Public Law, 25(4), 603-630. doi: 10.54648/euro2019043
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 10 P/HUM/2021. Jakarta: Mahkamah Agung.
Mashaw, J. L. (1985). Bureaucratic Justice: Managing Social Security Disability Claims. New Haven: Yale University Press.
McCann, A. (2023). Discretion in the Automated Administrative State. Canadian Journal of Law and Technology, 21(1), 1-34. doi: 10.2139/ssrn.4024101
Metzger, G. E. (2019). Administering Without Law. Yale Law Journal Forum, 128, 359-381.
Mulligan, D. K., Kluttz, D., & Kohli, N. (2019). Shaping Our Tools: Contestability as a Means to Promote Responsible Algorithmic Decision Making in the Professions. SSRN Working Paper. doi: 10.2139/ssrn.3311894
OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD/LEGAL/0449. Paris: OECD.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Schwartz, P. M., & Solove, D. J. (2014). Reconciling Personal Information in the United States and European Union. California Law Review, 102(4), 877-916.
Sunstein, C. R. (2020). Sludge Audits. Behavioural Public Policy, 4(4), 1-20. doi: 10.1017/bpp.2019.32
UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. SHS/BIO/REC/2021. Paris: UNESCO.
Van Ooijen, C., & Veit, B. (2019). Algorithmic Tools and Social Policy: Risks and Opportunities. OECD Working Papers on Public Governance No. 34. Paris: OECD.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.
Zwitter, A. (2021). Big Data Ethics. Big Data & Society, 1(2), 1-6. doi: 10.1177/2053951714559253
Dwi Putra Nugraha. (2022). Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah. Depok: Rajawali Pers.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Cherish wu, Michelle Chandra, Kenneth The
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JSMD.
