Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL
DOI:
https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.670Keywords:
Sertifikat Kepemilikan, Tumpang Tindih Tanah, PTSL, Asas KecermatanAbstract
Penelitian ini menganalisis pencabutan Sertifikat Hak Milik (SHM) akibat tumpang tindih lahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Terpadu (PTSL) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 518/G/2023/PTUN.JKT. Kasus ini bermula ketika Tergugat menerbitkan SHM No. 881/Kenari pada tahun 2019, yang ternyata tumpang tindih seluas 7 m² dengan SHM No. 691/Kenari milik Penggugat, yang telah diterbitkan sejak tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengevaluasi penerapan Asas-Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih tersebut terjadi akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memverifikasi data fisik dan hukum karena terburu-buru memenuhi target percepatan program PTSL. Hakim memutuskan mendukung Penggugat dan memerintahkan pencabutan sertifikat baru dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar prosedur pendaftaran tanah dan merugikan pemegang hak sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya digitalisasi data tanah dan koordinasi antarinstansi yang lebih ketat untuk memastikan kepastian hukum.
References
Evan, J., & Hanafi Tanawijaya. (2022). Responsibility of the National Land Agency in cases of overlapping land rights. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9). https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13635/8830
Febriyanti, N. S., et al. (2026). Transformasi digital pendaftaran tanah sebagai langkah strategis mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 132–147. https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.443
Feril, H., Warman, K., & Andora, H. (2025). Penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat hak guna bangunan dengan hak milik: Studi kasus tumpang tindih sertipikat hak guna bangunan nomor 00538/Nagari Lingkuang Aua. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(9). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1580/802
Government of Brebes Regency. (2024). Banyak warga kurang paham pentingnya sertipikat tanah. https://sapulada.brebeskab.go.id/baca-berita/banyak-warga-kurang-paham-pentingnya-sertipikat-tanah
Government of Indonesia. (1960). Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles. https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960
Government of Indonesia. (1997). Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. https://bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf
Government of Indonesia. (2014). Law No. 30 of 2014 on Government Administration. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014
Hosrizul, H., Sriwidodo, J., & Ismed, M. (2022). Settlement of Disputes Overlapping Ownership of Land Rights Experiencing Land Acquisition for Public Interest. Journal Of Legal Research , 4 (3). Https://Doi.Org/10.15408/Jlr.V4i3.27548
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). (2025). Complete systematic land registration (PTSL). https://www.atrbpn.go.id/ptsl
Nugraha, D. P. (2022). Desain konstitusi keseimbangan bermartabat: rekonstruksi pengaturan politik identitas dalam pemilihan kepala pemerintah daerah. Rajawali Pers.
Nugraha, D. P. (2023). Pancasila dalam pusaran politik identitas. Rajawali Pers.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. (n.d.). Sejarah pengadilan. https://ptun-bandarlampung.go.id/sejarah-pengadilan-2/
Satrayadin, M. A. (2025). Legal consequences of administrative defects in the issuance of land certificates in the complete systematic land registration (PTSL) program. Notaire, 8(2), 241. https://doi.org/10.20473/ntr.v8i2.68218
Sumardjono, M. S. W. (2008). Alternative policy arrangements on land and building rights for non-Indonesian citizens. Mimbar Hukum, 20(2), 275–292.
Suryajaya, J. C., Handayani, G. A. K., R., & Karjoko, L. (2025). Analysis of Land Rights Certificate Overlapping Occurence (4th ed., vOL 2). Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL). https://doi.org/10.38035/sijal.v2i4
Yasin, M. (2023). Menggugat keputusan pejabat berdasarkan asas kecermatan. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65363a2a83057/menggugat-keputusan-pejabat-berdasarkan-asas-kecermatan/
Yuris. (2025). Pendaftaran tanah sistematis lengkap. https://yuris.co.id/blog/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dwi Putra Nugraha, Keira Veurell Wise, Tiranda Salsabila Tornado
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JSMD.
